Tata laksana ekspor

DJBC, I. PEMBERITAHUAN EKSPOR1. Ekspor barang wajib PEB

Bahwa setiap barang ekspor menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik.

2. Tidak diperlukan PEB/ Dikecualikan dari Pembuatan PEB

Dikecualikan dari pembuatan PEB, ekspor barang tersebut di bawah ini :

1. Barang penumpang dan barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan Deklarasi Pabean;
2. Barang pelintas batas yang menggunakan Pemberitahuan Pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan pelintas batas;
3. Barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan Kepabeanan Internasional (ATA CARNET, TRIPTIEK ATAU CPD CARNET) .
4. Barang kiriman melalui PT.( Persero ) Pos Indonesia dengan menggunakan Declaration En Douane (CN 23).

II. PROSEDUR PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR

1. Terhadap barang ekspor hanya dilakukan penelitian dokumen.
2. Dalam hal tertentu diadakan pemeriksaan fisik, dan dilaksanakan oleh :

a. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI , terhadap barang ekspor yang :

1. Berdasarkan petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;
2. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPn BM; atau;
3. Akan dimasukkan kembali ke dalam Daerah Pabean (re-impor) 
Pemeriksaan dapat dilaksanakan di :
• Kawasan Pabean,
• Gudang eksportir, atau
• tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.
b. SURVEYOR, terhadap barang ekspor yang:

Seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN / PPn BM, dan pengembalian Bea Masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPn BM.Pemeriksaan dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh eksportir di luar Kawasan Pabean.

III. PENGAJUAN PEB

Eksportir atau kuasanya mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan mengajukannya kepada Kantor Pabean dengan dilampiri :

1. LPS-E dalam hal barang ekspor wajib diperiksa oleh Surveyor;
2. Copy Surat Tanda Bukti Setor (STBS) atau copy Surat Sanggup Bayar (SSB) dalam hal barang ekspor dikenakan pungutan ekspor;
3. Copy invoice dan copy packing list;
4. Copy dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
5. Pelunasan Pungutan Negara Dalam Rangka Ekspor (PNDRE). PEB untuk barang yang terutang PNDRE terlebih dahulu diajukan ke Bank Devisa untuk pelunasannya.

Gambar /Skema :

  Skema Pelayanan Ekspor

IV. PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN

1. Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean atau ke Tempat Penimbunan Sementara dilakukan dengan menggunakan PEB atau dokumen pelengkap pabean dalam hal pelaksanaan ekspor dilakukan dengan PEB Berkala.
2. Atas barang ekspor yang diperiksa Surveyor, selain disertai dengan PEB juga harus dilampiri CTPS;
3. Dalam hal pengangkutan barang ekspor dilakukan dengan menggunakan peti kemas Less Container Load (LCL), seluruh PEB  dari barang ekspor dalam peti kemas yang bersangkutan harus diajukan secara bersamaan dan diberitahukan oleh konsolidator dalam dokumen konsolidasi ekspor.

Skema :

Pemasukan Barang Ekspor Non Fasilitas (Non Konsolidator) ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor Non Fasilitas melalui Konsolidator ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor dengan PEB Berkala ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor dengan Fasilitas ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor melalui konsolidator dengan Fasilitas ke Kawasan Pabean

V. PENDAFTARAN PEB

Pejabat Bea dan Cukai membukukan PEB ke dalam Buku Catatan Pabean dan memberi nomor dan tanggal pendaftaran;

VI. PENELITIAN DOKUMEN

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dokumen terhadap PEB bersangkutan, yang meliputi :

1. Kelengkapan dokumen pelengkap pabeannya, berupa dokumen seperti tersebut pada butir 1 di atas.
2. Kebenaran pengisian PEB;
3. Kebenaran penghitungan pungutan negara yang tercantum dalam bukti pelunasan PNDRE;

VII. PERSETUJUAN MUAT

Dalam hal penelitian dokumen kedapatan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan muat pada PEB tersebut dengan mencantumkan nama tempat, tanggal, tanda tangan, nama terang, NIP serta cap dinas pada PEB yang bersangkutan.

VIII. PEMBETULAN/PERUBAHAN

1. Dalam hal penelitian dokumen tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada eksportir untuk diadakan pembetulan/perubahan.
2. Pembetulan atau perubahan isi PEB dapat dilakukan sebelum atau sesudah persetujuan muat diberikan oleh Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor tempat PEB  didaftarkan.

IX. PEMUATAN

Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan muat dari Pejabat Bea dan Cukai

X. PENGANGKUTAN :

1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean dengan tujuan ke luar Daerah Pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan berupa manifes (outward manifest) barang ekspor yang diangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan Sarana Pengangkut.
2. Barang ekspor yang diangkut lanjut ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor tempat transit dengan menggunakan copy PEB barang ekspor yang bersangkutan dan daftar Rekapitulasi PEB  yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di tempat pemuatan.
3. Barang ekspor yang diangkut dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,  sebelum sarana pengangkut meninggalkan tempat pemuatan, mengajukan Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari Satu Tempat Lain melalui Luar Daerah Pabean (BC1.3)

XI. TATACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG OLEH SURVEYOR

1. Pemeriksaan barang dilakukan oleh Surveyor setelah adanya Permintaan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) dari eksportir .
2. PPBE diajukan oleh eksportir paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan.
3. Pemeriksaan meliputi :
   1. jenis barang,
   2. jumlah barang,
   3. spesifikasi teknis,
   4. klasifikasi barang berdasarkan HS,
   5. jenis kemasan,
   6. merek kemasan,
   7. harga satuan dan harga total; dan
   8. pemenuhan ketentuan di bidang ekspor.
4. Terhadap barang yang telah dilakukan pemeriksaan, Surveyor memasang Tanda Pengenal Surveyor (TPS) dan menuangkan hasil pemeriksaan barang ke dalam LPS-E.
5. LPS-E diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) :

1. Lembar 1 (satu) untuk keperluan eksportir;
2. Lembar 2 (dua) untuk Kantor Pabean tempat pemuatan;
3. Lembar 3 (tiga) untuk instansi yang memberikan fasilitas;
4. Lembar 4 (empat) dan 5 (lima) untuk Surveyor

XI. FASILITAS PEB BERKALA

1. PEB berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu
2. Eksportir dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu yang ditetapkan dengan menggunakan PEB Berkala.
3. Penggunaan PEB Berkala, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.
4. Persetujuan dapat diberikan dalam hal eksportir mempunyai reputasi yang baik dan :

1. Frekuensi ekspornya tinggi
2. Jadual sarana pengangkut barang ekspor tersebut tidak menentu
3. Lokasi pemuatan barang ekspor tersebut jauh dari Kantor Pabean dan/atau Bank Devisa;
4. Barang yang bersangkutan diekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau
5. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya, pengeksporan barang perlu menggunakan PEB Berkala.

XII. SANKSI ADMINISTRASI

1. Dalam hal pembetulan atau perubahan isi PEB sebagai akibat salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang, eksportir dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit
   Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar
   Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Eksportir yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan surat-menyurat yang bertalian dengan ekspor dan perbuatan tersebut tidak menyebabkan kerugian keuangan negara dikenai sanksi administrasi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Pengangkut yang tidak mengajukan pemberitahuan barang yang diangkut dikenai sanksi administrasi sebesar
   Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

XIII. LAIN-LAIN

1. Di luar hari dan jam kerja Bank Devisa, pelunasan pungutan negara dalam rangka ekspor dapat dilakukan di Kantor Pabean;
2. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
3. Pemuatan barang ekspor dilakukan :
   1. Di Kawasan Pabean; atau
   2. Di tempat lain yang dipersamakan dengan Kawasan Pabean berdasarkan izin dari Kepala Kantor yang mengawasi tempat yang bersangkutan.
4. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, jika dibatalkan ekspornya, wajib dilaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai tempat PEB didaftarkan.
5. Eksportir diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan ekspor.

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA LAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA (BARU)

                                     PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER - 9/BC/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
TATA LAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka penyelarasan ketentuan mengenai bentuk, waktu, dan tata cara mempertaruhkan jaminan sehubungan dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan dan dalam rangka meningkatkan penertiban pelaksanaan tata laksana kemudahan impor tujuan ekspor yang berkaitan dengan jaminan, perlu mengatur kembali tata laksana kemudahan impor tujuan ekspor;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2006;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2006 diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 1 angka 15 dihapus.
2.	Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Bentuk, waktu, dan tata cara mempertaruhkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan dalam rangka kepabeanan. (2) Nilai jaminan sebesar nilai BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM dalam PIB. (3) Dalam hal hasil penetapan Kantor Pabean kedapatan jumlah yang harus dibayar lebih besar dari jumlah yang tercantum dalam PIB, Pengusaha wajib menyerahkan jaminan tambahan sebesar kekurangan BM, Cukai, PPN dan PPnBM atau jaminan pengganti sebesar BM, Cukai, PPN dan PPnBM.
3.	Ketentuan Pasal 10 dihapus.
4.	Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Permohonan pengembalian diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah dilampiri: Laporan Penggunaan Barang dan/atau Bahan Asal Impor yang Dimintakan Pengembalian (BCL.KT02); dan surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atas kelebihan Pengembalian. (2) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Dalam hal barang ekspor dengan melampirkan: 1. dokumen impor atau dokumen penyerahan dari Kawasan Berikat berupa: a) copy PIB/ PIBT/ BC 2.5/ PPKP yang telah mendapat SPPB/ SPPB-KB/ persetujuan keluar oleh Pejabat; b) SSBC asli lembar ke 3/ SSPCP. 2. dokumen ekspor berupa: a) copy PEB yang telah mendapat Persetujuan Ekspor oleh Pejabat; b) LPBC/ LHP asli; c) copy B/L atau AWB atau dokumen pengangkutan lainnya yang disamakan b. Dalam hal barang diserahkan ke Kawasan Berikat dengan melampirkan : 1. dokumen impor atau dokumen penyerahan dari Kawasan Berikat berupa: a) copy PIB/ PIBT/ PPKP yang telah mendapat SPPB/persetujuan keluar oleh Pejabat; b) SSBC asli lembar ke 3/SSPCP; 2. dokumen penyerahan ke Kawasan Berikat berupa: a) BC 2.4; b) Copy Invoice dan copy faktur Pajak; c) SPPB-KB; d) Purchase Order; e) Copy kontrak penjualan ke Kawasan Berikat.
5.	Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
6.	Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 195106211979031001

Kemendag Dorong Perdagangan Bernilai Tambah

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong perdagangan yang bernilai tambah dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong perdagangan yang bernilai tambah dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pembangunan sektor perdagangan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinkronisasi proses perencanaan dan upaya penyamaan persepsi serta gerak langkah dari seluruh stakeholders perdagangan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Mari pada saat acara Rapat Kerja (Raker) Kemendag, Kamis (10/3/2011).
Sektor perdagangan, kata Mari, juga diharapkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan serta menjadi pendorong dalam meningkatkan daya saing.
"Raker Kemendag merupakan forum yang harus dimanfaatkan untuk membahas rencana target sektor perdagangan selama tahun 2011, serta merumuskan dukungan yang bisa diberikan daerah dalam rangka menggerakkan pertumbuhan serta mendorong terjadinya peningkatan daya saing," kata Mari, di Jakarta.
Lebih lanjut Mari menuturkan, dukungan yang bisa diberikan Atase Perdagangan (Atdag) dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) kepada dunia usaha dapat berupa analisis dalam bentuk market intelligence, market informations, serta fasilitasi pameran, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga setelah pameran selesai.
Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), ujar Mari, sangat dibutuhkan kontribusinya dalam memberikan data harga dan jumlah produksi bahan pokok di daerah dalam rangka mendukung program Early Warning System (EWS) untuk bisa mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengatakan, daya saing mencerminkan produk yang bernilai tambah tinggi.
"Karena tidak cukup lagi berapa persen ekspor naik tapi yang penting adalah pergeseran sektor perekonomian yang primer menuju sekunder dan tersier dalam output dan kinerja ekspor. Di ekspor itu adalah peningkatan nilai tambah,"ujar Mahendra.
Menurut Mahendra, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi, seperti bea keluar (BK) untuk biji kakao dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
BK, kata dia, diharapkan dapat menstabilkan ekspor komoditas primer serta mendorong pertumbuhan industri hilir.
"Tapi sekarang, semua negara menginginkan hal yang sama, yakni berusaha mengurangi ekspor barang mentah dan mendorong ekspor produk bernilai tambah dengan kebijakan tarif, sehingga harus ada upaya terobosan lain untuk memasarkan produk olahan kita ke negara lain," imbuh Mahendra.
Lebih lanjut Mari menuturkan, beberapa kegiatan penting yang difokuskan Kemendag pada tahun ini, antara lain adalah pusat distribusi regional, 10 pasar percontohan, dan 109 unit pasar di berbagai daerah yang merupakan komitmen Kemendag dalam menudukung kelancaran distribusi, fasilitasi perdagangan melalui optimalisasi sistem Inatrade sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik, meningkatkan upaya diversifikasi pasar ekspor dengan memaksimalkan peran misi dagang ke negara-negara pasar ekspor non tradisional, seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Selain itu, Mari menambahkan, Kemendag juga fokus pada sustainable trade policy yang diarahkan pada perdagangan yang adil dan ramah lingkungan serta peningkatan standar mutu produk Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing.
"Kita harus berusaha meningkatkan nilai tambah. Diluar yang berbasis sumber daya alam (SDA), semua tumbuhnya tinggi, seperti tekstil dan alas kaki tumbuhnya hampir 40 persen tahun lalu, lalu automotif dan alat medis. Dan jasa-jasa," papar Mari.
Mari mengimbau agar pasar perdagangan harus dijaga agar terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat.
"Kita menjaga pasar perdagangan yang adil, sehat dan efisien. Maupun dari segi fisik dan iklim usaha agar mencegah persaingan yang tidak sehat dan tidak legal. Antara lain kalau impor yang tidak legal atau barang-barang konsumsi yang perlu standar dan perlu labelling," tandas Mari.

AMDAL

Latar belakang:
- Analisa mengenai dampak lingkungan lahir dengan diundangkanya undang- undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, yaitu National Environmental Policy Act (NEPA), pada tahun 1969
- Amdal merupakan suatu reaksi masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang disebabka oleh aktivitas manusia yang terutama disebabkan oleh pembangunan dan penggunaan teknologi yang berlebihan dan terkesan mengabaikan lingkungan.
Pengertian Amdal dan Andal:
- Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan.
- Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup,yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan,
- Selanjutnya AMDAL dirumuskan sebagai suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluais dan pendugaan dampak proyek dari bangunanya, prosesnya maupun system dari proyek terhadaplingungan yang berlanjut ke lingkungan hidup.
Mengapa diperlukan AMDAL?
- AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek- proyek pembangunan.
- AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang akan dibangun karna undang- undang dan peraturan pemerintah menghenakinya.
Siapa yang harus melakukan AMDAL?
- Dengan dasar bahwa penybab timbulnya pencemaran lingkungan adalah kegiatan suatu proyek, maka harus dilakukan AMDAL dan pembiayaan adalah pemilik proyek.
- Tangung jawab pemilik proyek untuk menyelenggarakan AMDAL bukan berarti harus melakukan sendiri, pemilik proyek dapat menyerahkan studi AMDAL keada konsultanatau pihak lain atas dasar saran dari pemerintah.
Konsep AMDAL
- Secara formal berasal dari undang- undang (NEPA)
- Dalam UU ini AMDAL dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventive terhadap lingkngan yang mungkin akan ditimbulkan ole suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan.
- Juga didasarkan pada konsep ekologi yang mempelajari interaksi antara mahluk hidup dan lingkunganya.
- AMDAL merupakn bagianilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbale balik anatara pembangunan dan lingkungan.
Peraturan perundangan mengenai AMDAL
- UU No.4 Tahub 1982 Pasal 16 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pelaksanaan diatur dengan PP No. 29 tahun 1986 selanjutnya diganti dengan PP No. 51 tahun 1993
- UU No. 23 Thun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup
Arti Dampak
- Dampak adalah suatu prubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas.
Aktivitas dapat bersifat alami maupun yang dilakukan oleh manusia.
- Dampak pembangunan diartikan sebagai perubahan yang tidak direncanakan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan.
- Dampak juga dapat diartikan sebagai adanya suatu benturan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas lingkungan yang baik.
Usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting
- Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
- Eksploitasi SDA baik yang diperbaharui maupun yang tidak
- Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA/ perlindngan cagar budaya
- Proses kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan,pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan SDA dalam pemanfaatannya
- Introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jenis jasad renik
- Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
- Penerapan tenologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruh lingkungan hidup
- Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi
Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan
- Jumlah manusia yang aakn terkena dampak
- Luas wilayah persebaran dampak
- Intensitas dan lamannya dampak berlangsung
- Banyaknya komponen lainya yang terkena dampak
- Sifat komulatif dampak
- Berbalik atatu tidak berbaliknya dampak
Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan mahluk lainya
Komponen Lingkungan Hidup:
1. Lingkungan fisik(anorganik) ,lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis: tanah, udara, air, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi(organic), segala sesuatu yang bersifat biotis
3. Lingkungan social, interaksi manusia dengan lingkungan
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga- lembaga masyarakat
Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup :
- Tercapainya keselarasan, keserasian, da keseimbangan antara manusia dan lingkungn hidup.
- Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup.
- Terjaminya kepentingan generasi masa kini dan masa depan.
- Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Terkendalinya pemanfaatn sumbar daya secara bijaksana.
- Terlindungnya Negara terhadap dampak usaha dan atau kegiatan diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
MATERI AMDAL
Permasalahan Lingkungan
Berbagai masalah lingkungan
Permasalahan lingkungan didunia akhir- akhir ini ada 4:
- Pemanasan global
- Kerusakan ozon
- Keanekaragaman hayati
- Masalah perairan
Permasalah lingkungan di dunia berkembang
Setiap Negara mempunyai permasalahan lingkungan yang berbeda- beda
Secara umum permasalahan lingkungan di Negara berkembang yaitu:
o Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi daya recover- nya
o Pemanfaatan yang melebihi daya dukungnya
o Pencemaran lingkungan air, daratan, atsmosfer
o Masalah pertambahan penduduk yang menambah beban yang ditanggung lingkungan
Pertambahan yang cepat di Negara yang sedang membangun ini menyebabkan beberapa permasaahan lingkungan, yaitu:
- Proses urbanisasi akan terjadi sehingga menyebabkan persoalan udara,air, dan tanah diwilayah perkotaan serta limbah dan kepadatan lalu lintas
- Tekanan penduduk terhadap lahan akan semakin tinggi, akibatnya akan terjadi erosai dan sedimentasi
- Tekanan penduduk terhadap lingkungan hutan/lindung menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan
Persoalan nilai lingkungan hidup
- Menjadi debat mengenai ekonomi lingkungan karma lingkungan mempunyai nilai ekonomi
- Para ekonom dituntut untuk memperhitungkan bagaimana nilai suatu lingkungan dan berapa nilai lingkungan seandainya terjadi kerusakan
- Sebagai contoh adalah nilai kebakaran hutan akibat tekanan penduduk untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan kegiatan penggunaan lainnya
Masalah lingkungan kegiatan pembangunan
- Menurut keputusan Menteri LH No. 17/2001 secara garis besar permasalahan lingkungan hidup bervariasi menurut sector dan besaran kegiatan proyeknya
- Meliputi bidang Ketahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, prasarana wilayah, energi, dan sumber daya mineral, pariwisata, pengembangan nuklir, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3), bidang rekayasa genetika
- Bidang kesehatan dan keamanan: aktivitas militer dengan skala yang berpotensi menimbulkan resiko lingkungan dengan terjadinya ledakan serta keresahan social, misal: pangkalan militer
- Pertanian: kegiatan petanian dalam kawasan budidaya kehutanan dan non- kawasan budidaya kehuatanan
- Kehutanan: pemanenan pohon dengan diameter tertentu berotensi merubah struktur dan komposisi tegakan satwa liar dan habitatnya
- Periakanan: kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas air penurunan stabilitas garis pantai, potensi konflik social dan potensi limbah cair dan padat yang ditimbulkan
- Kesehatan: berpotensi menimbulkan dampak penting dalam bentuk limbah B3/ radioaktf dan potensi penularan penyakit, missal pembanguna rumah sakit
- Pehubungan: berpotensi menimbulkan dampak beruoa emisi, gangguan lalu- lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologi dan dampak social, misal pembangunan stasiun KA, pelabuahan, relakmasi dan bandara udara
- Teknologi satelit: memerlukan lokasi khusus dan teknologi canggih, tertutup bagi masyarakat, misal pembangunan fasilitas peluncuran satelit
- Perindustrian: semua kegiatan industri dan besaranya seperti: industri semen, pupuk, besi, dll
- Prasarana wilayah: pembangunan waduk, DAS, pembanguna rawa/ reklamasi rawa,pembangunan pengaman pantai, pembanguna kanal, jalan tol, perumahan dalam skala besar
- Energi dan sumber daya mineral: dampak penting terhadap lingkungan seperti merubah bentang alam, ekologi dan hidrologi, misal kegiatan pertambangan, ketenag listrikan, minyak dan gas bumi
- Pariwisata: berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan lalu lintas, aksebilitas lalu lintas, pembebasan lahan dan sampah. Misal: taman rekreasi, kawasan wisata, hotel, lapangan golf
- Pengembangan nuklir: berpotensi dampak pengoprasian, keamanan konstruksi, beresiko tinggi, dampak radiasi pasca operasi dan transportasi penyimpana pembuangan nuklir
- Pengelolaan limbah bahan bebahaya dan beracun(B3): semua kgiatan yang bersifat jasa layanan, komersial, menetap dan mengelola berbagai jenids dan sifat limbah B3
- Bidang rekyasa genetika: intrduksidan budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika

PSAK NO. 1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PSAK NO. 1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

BAB 1

Pengertian

PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Ruang Lingkup

02. Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

03. PSAK lainnya mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi tertentu dan peristiwa lainnya.

04. Pernyataan ini tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 3: Laporan Keuangan Interim. Namun, paragraf 13- 33 diterapkan bagi laporan keuangan interim tersebut. Pernyataan ini berlaku bagi seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan terpisah sebagaimana diatur dalam PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasi.

Definisi

05. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai ’laporan keuangan’) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Ketidakpraktisan. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan usaha yang memadai.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari:

(a) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);

(b) Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

Material. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memerhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu. Penilaian apakah suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dapat memengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan, dan dengan demikian menjadi material, membutuhkan pertimbangan mengenai karakteristik dari masing-masing pengguna laporan tersebut. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 25 menyatakan bahwa ‘pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.’ Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu memerhatikan bagaimana pengguna laporan dengan karakteristik tersebut diharapkan terpengaruh dalam membuat keputusan ekonomi.

Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendaptan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pospos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK lainnya.

Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain.

Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke bagian laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya.

Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi:

(a) perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud);

(b) keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan paragraf 94 PSAK 24: Imbalan Kerja;

(c) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 11: Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing);

(d) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali asset keuangan yang dikategorikan sebagai ’tersedia untuk dijual’ (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan danPengukuran);

(e) Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrument lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran)

Tujuan Laporan Keuangan

07. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

a) aset;

b) laibilitas;

c) ekuitas;

d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;

e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;dan

f) arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Komponen Laporan Keuangan Lengkap

08. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

(a) laporan posisi keuangan pada akhir periode

(b) laporan laba rugi komprehensif selama periode

(c) laporan perubahan ekuitas selama periode

(d) laporan arus kas selama periode

(e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan

(f) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Entitas diperkenankan menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam Pernyataan ini

Karakteristik Umum

Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK

13. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, laibilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

14. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap semua yang dipersyaratkan dalam SAK.

Dasar Akrual

25. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

26. Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, laibilitas, ekuitas, pendapatan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsurunsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

Materialitas dan Agregasi

27. Entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material.

28. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.

Saling Hapus

30. Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan laibilitas atau pendapatan dan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh suatu PSAK

Frekuensi Pelaporan

34. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara

tahunan. Jika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan:

(a) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan

(b) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan secara keseluruhan

Informasi Komparatif

36. Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan ke uangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Konsistensi Penyajian

43. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporanvkeuangan antar periode harus konsisten kecuali:

(a) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau review atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25; atau

(b) perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PSAK

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

45. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan khusus dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), atau laporan perubahan ekuitas dan mensyaratkan pengungkapan dari pos-pos lainnya pada laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan. PSAK 2: Laporan Arus Kas mengatur persyaratan untuk penyajian informasi arus kas.

46. Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah “pengungkapan” dalam arti luas, meliputi pos-pos yang disajikan di dalam laporan keuangan. Pengungkapan juga dipersyaratkan oleh SAK lain. Kecuali dinyatakan lain dalam Pernyataan ini atau SAK lainnya, pengungkapan tersebut dapat dilakukan dalam laporan keuangan.

Identifikasi Laporan Keuangan

47. Entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.

49. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Di samping itu, entitas menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:

(a) nama entitas pembuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap perubahan informasi dari akhir periode laporan sebelumnya;

(b) apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas;

(c) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan;

(d) mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 52; dan

(e) pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur

110. Catatan atas laporan keuangan:

(a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 115 – 122;

(b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan

(c) memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

123. Entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan laibilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan laibilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas:

(a) sifat; dan

(b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

Modal

132. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan dan proses entitas dalam mengelola permodalannya.

Instrumen Keuangan Puttable yang Diklasifikasikan sebagai Ekuitas

134A. Instrumen keuangan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual instrumen itu

kembali pada penerbitnya baik secara kas atau dengan aset keuangan lainnya (puttable financial instrument) yang diklasifikasi sebagai instrumen ekuitas diungkapkan (jika tidak diungkapkan dimanapun):

(a) ikhtisar data kuantitatif mengenai jumlah yang diklasifikasikan sebagai ekuitas;

(b) tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan kewajiban untuk membeli kembali atau menarik instrument tersebut jika dipersyaratkan oleh pemegang instrumen, termasuk setiap perubahan dari periode sebelumnya;

(c) prakiraan arus kas keluar pada saat pembelian kembali atau penarikan instrumen tersebut; dan

(d) informasi tentang bagaimana penentuan prakiraan arus kas keluar pada saat pembelian kembali atau penarikan instrumen.

Pengungkapan Lain

135. Entitas mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan:

(a) jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah dividen per lembar sahamnya; dan

(b) jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui.

136. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini, jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:

(a) domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor pusat entitas (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor);

(b) keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama;

(c) nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha.

TANGGAL EFEKTIF

137. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode yang lebih dini, maka fakta tersebut harus diungkapkan.

PENARIKAN

138. Pernyataan ini menggantikan PSAK 1 (Revisi 1998):

Penyajian Laporan Keuangan.

ED PSAK No. 1 (revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan

Eksposure Draft PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan telah diterbitkan. ED PSAK 1 merupakan adopsi IAS 1 Presentation Financial Statement, proses adopsi ini merupaka salah satu program konvergensi IFRS yang sedang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan (DSAK IAI).

ED PSAK 1 ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, strukturlaporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Ada beberapa perbedaan antara PSAK 1 (Revisi 2009) dan ED PSAK 1 (Revisi 2009).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI pada tanggal 21 April 2009 kemarin telah menyetujui Exposure Draft (ED) PSAK 1 (revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

ED PSAK 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan ini yang merupakan adopsi dari IAS 1 : Presentation of Financial Statements merevisi PSAK 1 (1998) : Penyajian Laporan Keuangan.

Secara umum perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009) dengan PSAK 1 (Revisi 1998) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. ED PSAK 1 (Revisi 2009) mengadopsi IAS 1 Presentation of Financial Statements (2009) sedangkan PSAK 1 (Revisi 1998) mengadopsi IAS 1 Disclosure of Accounting Policies (1997).

2. Penggantian istilah “Kewajiban” pada PSAK 1 (Revisi 1998) menjadi “Liabilitas” pada ED PSAK 1 (Revisi 2009).

3. Pada ED PSAK 1 (revisi 2009) terdapat definisi istilah yang digunakan, yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum, tidak praktis, standar akuntansi keuangan, material, catatan atas laporan keuangan, penghasilan komprehensif lain, pemilik, laba atau rugi sedangkan pada PSAK 1 (1998) tidak terdapat definisi istilah yang digunakan.

4. Menurut ED PSAK 1 (revisi 2009), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi : Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik serta Arus kas sedangkan menurut PSAK 1 (1998), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi : Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan dan beban serta Arus Kas.

5. Mengenai tanggung jawab atas laporan keuangan, ED PSAK 1 (revisi 2009) tidak mengatur mengenai pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, sedangkan PSAK 1 (1998) mengatur bahwa manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan.

6. ED PSAK 1 (revisi 2009) mengatur mengenai komponen laporan keuangan yang lengkap yaitu : (a) Laporan posisi keuangan (neraca), (b) Laporan laba rugi komprehensif, (c) Laporan perubahan ekuitas, (d) Laporan arus kas, (e) Catatan atas laporan keuangan, (f) Laporan posisi keuangan awal periode komparatif sajian akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi pos-pos laporan keuangan, sedangkan PSAK 1 (1998) mengatur mengenai komponen laporan keuangan yang lengkap meliputi : (a) Neraca, (b) Laporan laba rugi, (c) Laporan perubahan ekuitas, (d) Laporan arus kas serta (e) Catatan atas laporan keuangan.

7. Mengenai Kepatuhan terhadap SAK, ED PSAK 1 (revisi 2009) mengatur bahwa entitas membuat pernyataan kepatuhan atas SAK dalam laporan keuangan, sedangkan PSAK 1 (1998) tidak mengatur mengenai laporan keuangan yang harus memuat pernyataan kepatuhan entitas atas SAK.

8. ED PSAK 1 (revisi 2009) mengatur bahwa penyimpangan dari suatu PSAK diijinkan jika kepatuhan atas PSAK tersebut bertentangan dengan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK, sedangkan PSAK 1 (1998) tidak mengatur mengenai penyimpangan dari suatu PSAK.

9. ED PSAK 1 (revisi 2009) tidak mengatur mengenai bagaiman memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak diatur dalam suatu PSAK. Hal tersebut akan diatur dalam PSAK 25, jika PSAK 25 sudah mengadopsi IAS 8 terkini. Sedangkan PSAK 1 (1998) mencantumkan pengaturan bagaimana memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak diatur dalam suatu PSAK.

10. ED PSAK 1 (revisi 2009) tidak mengatur kapan entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan, sedangkan PSAK 1 (1998) mengatur bahwa entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca.

11. ED PSAK 1 (revisi 2009) tidak lagi memperkenankan penggunaan istilah “Pos Luar Biasa”, sedangkan PSAK 1 (1998) masih memperkenankan penggunaan istilah tersebut.

Perbedaan ED PSAK 1 (revisi 2009) dengan PSAK 1 (revisi 1998) selengkapnya dapat dibaca pada ED PSAK 1 (revisi 2009) yang telah diterbitkan IAI dan dapat di-download melalui website resmi IAI

Perbandingan IFRS dan PSAK (1)

IFRS

S/d status 2006, terdiri 37 standar dan 20 interpretasi:

7 new standards IFRS

30 standar IAS

9 new Interpretation (IFRIC)

11 Interpretasi (SIC)

Dimulai sejak 1974 (IAS)

Lebih merupakan standar umum, hanya ada 4 standar khusus industri

PSAK

S/d status 2006, PSAK s/d 2006, terdiri dari 59 standar dan 6 interpretasi, umumnya diadopsi dari IAS, namun beberapa menggunakan referensi SFAS.

Dikembangkan sejak 1994 (PAI)

Ada banyak standar khusus industri (15 standar)

Menurut Ketua DSAK, khusus untuk 7 IFRS, sebenarnya hanya IFRS 1 yang belum diadopsi pengaturannya, sedangkan untuk 6 IFRS lainnya secara substansi sudah diatur dalam PSAK, walau masih ada beberapa perbedaan pengaturan di dalamnya

PROSES KONVERGENSI PSAK KE IFRS

IFRS (International Financial Reporting Standard) merupakan pedoman penyusunan laporaan keuangan yang diterima secara global. Sejarah terbentuknya pun cukup panjang dari terbentuknya IASC/ IAFC, IASB, hingga menjadi IFRS seperti sekarang ini. Jika sebuah negara menggunakan IFRS, berarti negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang berlaku secara global sehingga memungkinkan pasar dunia mengerti tentang laporan keuangan perusahaan di negara tersebut berasal.

Indonesia pun akan mengadopsi IFRS secara penuh pada 2012 nanti, seperti yang dilansir IAI pada peringatan HUT nya yang ke – 51. Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Adopsi penuh IFRS diharapkan memberikan manfaat :
1. memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK yang dikenal secara internasional
2. meningkatkan arus investasi global
3. menurunkan biaya modal melalui pasar modal global dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan

Strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua macam, yaitu big bang strategy dan gradual strategy. Big bang strategy mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan – tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara – negara maju. Sedangkan pada gradual strategy, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang seperti Indonesia.

PSAK akan dikonvergensikan secara penuh dengan IFRS melalui tiga tahapan, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan akhir dan tahap implementasi.

Tahap adopsi dilakukan pada periode 2008-2011 meliputi aktivitas adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur, evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Pada 2009 proses adopsi IFRS/ IAS mencakup :
1. IFRS 2 Share-based payment
2. IFRS 3 Business combination
3. IFRS 4 Insurance contracts
4. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
5. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources
6. IFRS 7 Financial instruments: disclosures
7. IFRS 8 Segment reporting
8. IAS 1 Presentation of financial statements
9. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates
10. IAS 12 Income taxes
11. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates
12. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
13. IAS 27 Consolidated and separate financial statements
14. IAS 28 Investments in associates
15. IAS 31 Interests in joint ventures
16. IAS 36 Impairment of assets
17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
18. IAS 38 Intangible assets

Pada 2010 adopsi IFRS/ IAS mencakup :
1. IFRS 7 Statement of Cash Flows
2. IFRS20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
3. IFRS24 Related Party Disclosures
4. IFRS29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
5. IFRS33 Earnings per Share
6. IFRS34 Interim Financial Reporting
7. IFRS41 Agriculture

Sedangkan arah pengembangan konvergensi IFRS meliputi :
1. PSAK yang sama dengan IFRS akan direvisi, atau akan diterbitkan PSAK yang baru
2. PSAK yang tidak diatur dalam IFRS, maka akan dikembangkan
3. PSAK industri khusus akan dihapuskan
4. PSAK turunan dari UU tetap dipertahankan

Pada 2011 tahap persiapan akhir dilakukan dengan menyelesaikan seluruh infrastruktur yang diperlukan. Pada 2012 dilakukan penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi IFRS. Namun, proses konvergensi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dampak yang ditimbulkan dari konvergensi ini akan sangat mempengaruhi semua kalangan, baik itu bidang bisnis maupun pendidikan.